Anak dalam pembangunan

Dalam konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dinyatakan bahwa anak memiliki empat hak dasar yakni hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Demikian juga dalam Undan-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur  mengenai keempat hak anak tersebut.  

Dalam program pembangunan masyarakat ada  banyak model pendekatan yang digunakan diantaranya model pendekatan yang  berbasis kebutuhan (Need based approach)

dan pendekatan pembangunan berbasis hak (Right based approach). Kedua model pendekatan ini banyak digunakan oleh lembaga non pemerintah (Non Government Organization) dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam pendekatan berbasis kebutuhan atau need based approach masyarakat lebih banyak berperan sebagai pemanfaat dari hasil pembangunan dengan partisipasi yang sangat rendah, semua kegiatan pembangunan berasal dari atas (Top down) dan tujuan dari pembangunan menjadi parsial dengan demikian maka yang akan terjadi adalah hasil dari pembangunan tidak merata dan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang sehingga ada kolompok-kelompok yang terlupakan.  

Pendekatan pembangunan berbasis hak atau Right based approach sebenarnya adalah upaya menggabungkan hak asasi manusia dan pembangunan manusia dalam aktifitas pembangunan masyarakat Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak  masyarakat (baca: rakyat) ditempatkan sebagai pemegang hak (Right holder) sementara pemerintah adalah sebagai pemangku kewajiban (Duty bearer) dan lembaga non pemerintah adalah pemangku kewajiban yang kedua setelah pemerintah (secondary duty bearer). Dalam pendekatan ini para pemangku kewajiban (pemerintah) dituntut untuk memenuhi hak asasi dari para pemegang hak (masyarakat), misalnya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan,  hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan lain sebagainya. Ciri dari pendekatan penbangunan berbasis hak ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, para pemangku kewajiban baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah mempunyai kewajiban yang jelas dalam proses pembangunan.

Untuk memenuhi hak anak dalam pembangunan maka, pendekatan pembangunan berbasis hak yang sering digunakan dengan pendekatan pembangunan berbasis hak anak atau dikenal dengan Child Right Programing, yakni  sebuah pendekatan pembangunan berbasis hak (right based approach) dengan menempatkan anak sebagai pusat dari seluruh aktifitas dalam pembangunan (child centered) dengan menggunakan instrumen hukum yang memayungi hak anak seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) serta Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pendekatan pembangunan berbasis  hak anak, hak anak  ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, dimana semua tujuan dari program pembangunan diupayakan untuk memenuhi  hak anak secara komprehensif. Prinsip dari pendekatan pembangunan berbasis hak anak ini adalah: mempertimbangkan semua kebutuhan anak berdasarkan  perkembangan anak; pertanggungjawaban yakni anak-anak memiliki hak dan orang dewasa bertanggungjawab atas hak mereka; kesetaraan yakni non diskriminasi dan inklusif dengan menjamin tidak ada diskriminasi dan mencakup  semua anak, baik menurut umur, jenis kelamin, etnis, kemampuan, asal-usul, dll; mempromosikan hak dan partisipasi anak untuk berpartispasi dan didengarkan pendapatnya; selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan bertanggungjawab terhadap anak.

Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak anak setiap isu yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak anak dikategorikan sebagai pelanggaran hak anak. Sehingga kasus kurang gizi pada Balita tidak hanya dilihat sebagai sebuah masalah kesehatan, namun dilihat sebagai sebuah pelanggaran hak anak, sehingga pemerintah sebagai pemangku kewajiban dituntut untuk bertanggungjawab untuk mengtasi isu ini dengan melibatkan semua pihak termasuk anak.  

Child right programming merupakan pendekatan yang efektif dalam memenuhi hak anak dalam pembangunan dan salah satu ciri dari pendekatan ini adalah melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Tentu tidak akan mudah bagi kebanyakan orang dewasa untuk bekerja dengan anak, apalagi mereka yang tidak pernah atau tidak terbiasa melibatkan anak dalam kegiatan pembangunan. Namun harus diyakini bahwa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan merupakan pemenuhan hak partisipasi anak dan hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang jadi kewajiban kita orang dewasa untuk melaksanakannya suka atau tidak. 

Alasan mendasar mengapa anak mesti mendapat bagian yang memadai dalam pembangunan adalah karena anak merupakan pemilik masa depan, mereka adalah generasi penerus yang akan menggantikan generasi saat ini, ditangan anak-anaklah masa depan bangsa kita dipertaruhkan dan dengan memenuhi hak anak berarti kita telah menyiapkan genarasi yang berkualitas untuk menggantikan kita